Tagih Janji Gubernur - Wakil Gubernur Banten, Puluhan LSM di Banten Demo

INDONESIASATU.CO.ID:

wartabanten.com – Serang,  Rabu (3/10/2018), Puluhan lembaga Aktivis di Banten  yang tergabung dalam Aliansi Barudak Aktivis Banten (ABAB), menggelar aksi unjukrasa di halaman depan kantor DPRD Provinsi Banten, KP3B. Aksi unjukrasa ini dijaga ketat oeh puluhan aparat dari kepolisian.

Mereka menilai selama 1 tahun 4 bulan kepemimpinan Wahidin Halim – Andika Hazrumy belum menunjukan prestasi. Mereka menagih janji pemerintah Provinsi Banten Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2017 – 2022, Wahidin Halim – Andhika Hazrumy.

Banyak hal yang di nilai tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan pada saat kampanye. Salah satunya yaitu soal pengbatan gratis menggunakan KTP, ucap Febi Maulana selaku kordinator lapangan yang di temui awak media di lokasi unjuk rasa.

"Pengobatan gratis pake KTP yang dinanti masyarakat Banten hanya janji palsu," kata Febi.

“Selain itu kata pendidikan gratis yang sudah berjalan di Provinsi Banten hanya untuk sebagian masyarakat Banten saja, karena sekitar 40 persen siswa miskin tidak bisa bersekolah di SMA/SMK negeri. Gratis bagi yang mampu bayar, tapi bayar bagi siswa miskin," ujarnya.

Erwin Teguh selaku kordinator aksi juga mendesak agar DPRD Banten melakukan hak interpelasi kepada visi dan misi Gubernur Banten.

"Kami mendesak DPRD Banten melakukan hak interpelasi. Terbukti, selama kepemimpinan WH - Andika, banyak janji kampanye yang belum direalisasikan," tukasnya.

Para aktivis akhirnya di temui oleh Ketua DPRD Prov Banten Asep Rahmatullah dan mereka melakukan audiensi di ruangan Ketua DPRD Prov Banten.

Asep Rahmatullah menerima dengan baik kedatangan para aktivis. Asep menganggap kedatangan mereka bukan atas dasar kebencian, melainkan berdasarkan kecintaan mereka terhadap masyarakat Banten.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah sepakat dengan desakan kawan” untuk melakukan interpelasi. Ketua berjanji akan membawa petisi kawan” ke rapat pimpinan.

“Melalui mekanisme fungsi pengawasan saya akan lakukan rapat dengar pendapat dengan Gubernur”. Ucap Asep.

Namun Asep juga mengatakan, akan menunggu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2019 dulu. Apakah dalam KUA atau sering disebut postur APBD sudah menampung apa yg didesakan kawan” atau tidak. ( Amel )

 

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita